Bhima Consultant
  • Hubungi Kami

    021-7700-106

  • Hubungi Kami

    021-7700-106

Pelatihan Teknis

  • Date: 02/07/2018
  • Peserta: Pegawai Negeri Sipil Lamongan

LATAR BELAKANG
Latar Belakang diadakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Berdasarkan analisa kami tersebut, kami terpanggil untuk membantu pemerintah daerah untuk :
a. Memahami apa itu BLUD;
b. Mengapa harus dilakukan BLUD;
c. Bagaimana cara melakukan BLUD; dan
d. Memberi gambaran implementasi BLUD dan hubungan antar laporan;
e. Agar pemerintah daerah minimal memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan BLUD dalam rangka pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun pertama yang diwajibkan pada tahun anggaran 2015 ini.

TARGET PESERTA
Pelatihan Teknis Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD Kabupaten Lamongan Daerah sangat bermanfaat bagi:
1. PPKD
2. Dinas Kesehatan
3. Pejabat dan staf Inspektorat Daerah
4. Pejabat dan staf Bappeda
5. Kepala Puskesmas atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD
6. Pihak lain yang terkait lainnya

MANFAAT
Manfaat bagi peserta yang mengikuti tehnis penyusunan pelaporan keuangan BLUD Kabupaten Lamongan :

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/ lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementrian Negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
3. Menteri/ pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk pengelola BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya menteri/ pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementrian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

PT Bhima Performa Indonesia. All Rights Reserved ©