Bhima Consultant
  • Hubungi Kami

    021-7700-106

  • Hubungi Kami

    021-7700-106

Restatement Mendagri 64/2013

  • Project Value: $5.000.000
  • Purchaser: Mercedes Benz
  • Amount: 5.000t
  • Purpose: Auto Body Panels

LATAR BELAKANG
Sesuai misi kami dalam membantu pengelolaan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance, khususnya dibidang keuangan daerah, dan berdasarkan pengamatan kami terhadap dinamika implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, masih banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakan penyajian kembali laporan keuangan (sering disebut restatement) khususnya untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Penyebabnya adalah tidak mengetahui bahwa restatement tersebut wajib untuk dilaksanakan pada penyajian laporan keuangan berbasis akrual pada tahun pertama atau sudah mengetahui tetapi tidak paham bagaimana melaksanakannya. Selain itu, untuk memenuhi prinsip keterbandingan antar laporan keuangan diperlukan pula penyusunan dan penyajian Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk pertama kali.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mewajibkan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis akrual (yang paripurna atau akrual penuh) selambatnya tahun anggaran 2015. Dengan demikian seharusnya tahun 2015 inilah semua pemerintah daerah sudah melaksanakan akuntansi berbasis akrual dimana pada penyajiannya termasuk melakukan restatement didalamnya. Hal ini juga diperkuat secara legal formal pada pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Berdasarkan analisa kami tersebut, kami terpanggil untuk membantu pemerintah daerah untuk : a. Memahami apa itu restatement;
b. Mengapa harus dilakukan restatement;
c. Bagaimana cara melakukan restatement; dan
d. Memberi gambaran implementasi restatement dan hubungan antar laporan;
e. Agar pemerintah daerah minimal memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan restatement dalam rangka pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun pertama yang diwajibkan pada tahun anggaran 2015 ini.

TARGET PESERTA
Pelatihan Teknis Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement) berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi:
1. Fungsi Akuntansi di PPKD khususnya dalam melaksanakan tupoksi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual termasuk melaksanakan restatement;
2. Fungsi Akuntansi di SKPD khususnya dalam melaksanakan tupoksi penyusunan laporan keuangan SKPD untuk mendukung PPKD dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual termasuk melaksanakan restatement;
3. Fungsi Perbendaharaan di PPKD khususnya dalam melaksanakan tupoksi penyajian belanja, beban pembiayaan, investasi dan hutang pemda dan SKPD pada laporan keuangan berbasis akrual termasuk restatement didalamnya;
4. Fungsi Aset di PPKD khususnya dalam melaksanakan tupoksi penyajian aset pemda dan SKPD pada laporan keuangan berbasis akrual termasuk restatement didalamnya;
5. Fungsi Anggaran di PPKD khususnya dalam merencanakan dukungan anggaran untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD yang berbasis akrual termasuk restatement didalamnya;
6. Fungsi Pendapatan di PPKD khususnya dalam melaksanakan tupoksi penyajian pendapatan dan piutang pemda dan SKPD pada laporan keuangan berbasis akrual termasuk restatementdidalamnya;
7. Auditor di Inspektorat Daerah khususnya dalam melaksanakan tupoksi pengawasan dan reviu laporan keuangan pemda dan SKPD berbasis akrual termasuk restatement didalamnya;
8. Perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya dalam merencanakan dukungan perencanaan untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD yang berbasis akrual termasuk restatement didalamnya;
9. Sekretariat Daerah khususnya dalam melaksanakan tupoksi kordinator penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual termasuk melaksanakan restatement;
10. Akademisi yang berkeinginan untuk memahami proses restatement dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual; dan
11. Pihak lain yang berkeinginan untuk memahami proses restatement dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Manfaat

MANFAAT
Manfaat bagi peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement) berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah :

1. Peserta dapat lebih memahami apa itu restatement;
2. Peserta dapat lebih memahami mengapa harus dilakukan restatement;
3. Peserta dapat lebih memahami bagaimana cara melakukan restatement;
4. Peserta mendapatkan gambaran implementasi restatement dan hubungan antar laporan; dan
5. Peserta memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan restatement dalam rangka pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun pertama yang diwajibkan pada tahun anggaran 2015 ini.

PT Bhima Performa Indonesia. All Rights Reserved ©