Written by adminweb on Agustus 12, 2019 in Event News

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Agar pencatatan keuangan dan sistem informasi akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan pertemuan tentang kebijakan akuntansi dan laporan keuangan BLUD puskesmas pada RABU, (10 Juli 2019) bertempat di DUBEST hotel, Tembilahan..

Pertemuan ini di buka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan KAB. Indragiri Hilir H. Zainal Arifin, SKM. M. Kes, dan di hadiri sekretaris Dinas Kesehatan Rahmi Indrasuri, SKM. M. KL, Sekretariat tim BLUD Dinas kesehatan,  dan Narasumber Hendra Wijaya, S. Sos, M. Si dan Alfian Agustiar, SE serta di ikuti oleh bendahara dari perwakilan Puskesmas sekabupaten indaragiri Hilir.

Hendra Wijaya, S. Sos. M. Si selaku pemateri menerangkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem komputerisasi yang terintegrasi  untuk Pengelolaan Keuangan  Puskesmas yang telah berstatus BLUD penuh atau bertahap. Rancang bangun BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan mengacu pada Permendagri  Nomor 61 Tahun 2007 dan Permenkeu Nomor 76 Tahun 2008 yang melibatkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bagian Akuntansi dan Bagian Utang Piutang dalam proses penginputan data keuangan. Digunakan hanya untuk pengelolaan keuangan yang dananya bersumber dari hasil jasa layanan yang dikelola sendiri, namun tetap menginput data keuangan yang dananya murni bersumber dari APBD/APBN yang bertujuan mempermudah operator dalam pengolahan data.

Pengolahan data dilakukan secara real time sehingga dapat diketahui posisi  kas, hutang dan piutang setiap saat. Menghasilkan Laporan Keuangan sesuai SAK  dan SAP yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional , Laporan  Arus Kas dan Laporan pendukung lainnya yang dibutuhkan bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Tutupnya.

Sumber : https://dinkes.inhilkab.go.id/

Leave Comment